Blitar
Delapan Advokat Blitar Daftarkan Pra Peradilan Eks Wali Kota Samanhudi
![Delapan Advokat Blitar Daftarkan Pra Peradilan Eks Wali Kota Samanhudi](https://blitar.memontum.com/wp-content/uploads/sites/54/2023/01/Delapan-Advokat-Blitar-Daftarkan-Pra-Peradilan-Eks-Wali-Kota-Samanhudi.jpg)
Memontum Blitar – Delapan pengacara yang tergabung dalam Himpunan Advokat Lintas Organisasi (Halo) selaku kuasa hukum M Samanhudi Anwar (MSA) atau eks Wali Kota Blitar, melakukan pendaftaran pra peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Blitar, Senin (30/01/2023) tadi. Pendaftaran tersebut, terkait penetapan M Samanhudi Anwar sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan aksi perampokan di Rumah Dinas (Rumdin) Wali Kota Blitar, Santoso, pada tanggal 12 Desember 2022 lalu.
Ke delapan kuasa hukum tersebut yaitu yang terdiri Joko Trisno Mudiyanto, Suyanto, Hendi Priono, Edi Teguh Wibowo dan Agung Hadiono. Lalu, ada Moh Alfaris, Wahyu Chandra Triawan, Mohammad Hidayatus Sokheh.
Hendi Priono, perwakilan dari delapan Kuasa Hukum Samanhudi, menjelaskan bahwa tim kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, akan mengajukan permohonan pra peradilan untuk meminta pembatalan penetapan tersangka Samanhudi Anwar. “Terkait materinya, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, di situ tersirat atau tergambar, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu harus memenuhi dua alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan tersangka. Namun, dalam konteks perkara Samanhudi, ini menurut pengakuan Samanhudi, belum pernah mendapat panggilan ataupun diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini,” kata Hendi Priono.
Baca juga :
- Mas Dhito bersama Kader PDI-Perjuangan Iringi Ketum Megawati Ziarah ke Makam Bung Karno
- BNN Blitar Gelar Tes Urine untuk Awak Bus di Terminal Patria
- Diduga Ada Pelanggaran Prosedur Perbankan dari Pihak BSI, Warga Blitar Tempuh Jalur Hukum
- Merasa Tertipu oleh Kontraktor di Malang, Seorang User Bakal Tempuh Jalur Hukum
- Pencarian Delapan Nelayan Hilang Dihentikan, Bupati Arifin Minta Pencarian secara Society Community
Lebih lanjut Hendi menjelaskan, penetapan tersangka ini dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Samanhudi. “Itu yang menjadi alasan kami. Intinya kalau kita lihat Mahkamah Konsitusi itu, mensyaratkan ada dua alat bukti yang cukup. Yang kedua disertai pemeriksaan. Ketika Samanhudi itu ditangkap, posisi beliau sudah tersangka. Padahal, Samanhudi itu belum pernah mendapat panggilan, belum pernah diperiksa sebagai saksi,” ujar Hendi.
Sementara Joko Trisno Mudiyanto, yang juga menjadi Kuasa Hukum Samanhudi, menegaskan bahwa dari pemeriksaan Samanhudi pada hari Jumat malam sampai jam 03.00 pagi, bahwa semua yang dituduhkan, dari klarifikasi dan pemeriksaan tersangka MJ itu semuanya di bantah Samanhudi. “Jadi, tidak ada bukti-bukti lain. Namun, hanya bukti pembicaraan, keterangan dari tersangka MJ,” tegas Joko Trisno.
Joko menambahkan, terkait nanti ada rilis dari Polda Jatim, bahwa Polda akan memperlihatkan barang bukti dan motifnya, pihaknya hanya akan merespon apa yang diketahui. “Tetapi pada saat nanti di persidangan, kita akan buktikan, bahwa Klien kami tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Penyidik Polda Jatim. Jadi Samanhudi tidak mengakui, bahkan tidak melakukan,” ujarnya. (jar/gie)
![](https://blitar.memontum.com/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/logo-MEMONTUM-300.png.png)
- Hukum & Kriminal5 tahun
Tak Boleh Dekati Stadion, Massa Bonek Bakar Motor di Jalan Kalibrantas Kota Blitar
- Hukum & Kriminal4 tahun
Mantan Walikota Blitar Laporkan Walikota Blitar, Terkait Dugaan Penipuan Rp 600 Juta
- Hukum & Kriminal4 tahun
Bocah 10 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Sungai Lekso
- Berita4 tahun
Diduga Terpapar Covid, Seorang Dokter di Kota Blitar Meninggal Dunia
- Pemerintahan4 tahun
IGD RSUD Ngudi Waluyo Ditutup 3 Hari, 30 Nakes Positif Covid-19
- Pemerintahan4 tahun
Kapolres Blitar Kota Gelar Asistensi dan Cek Kesiapan Kampung Tangguh
- Hukum & Kriminal4 tahun
Pemkot Blitar Belum Bentuk Tim Kuasa Hukum, Masih Nunggu Hasil Kajian
- Hukum & Kriminal4 tahun
Gergaji Jati Curian di Depan Rumah, Pria di Blitar Dibekuk Polisi