Minta Transparansi Dana, Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Blitar Diunjuk Rasa Mahasiswa

Memontum Blitar – Kampus Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, diunjuk rasa oleh mahasiswanya sendiri, Jumat (09/08/2022) tadi. Sejumlah mahasiswa tersebut, menuntut transparansi dana yang dihimpun dan dikelola oleh pihak kampus.

Bahkan, mahasiswa dalam aksinya juga mengecam pencabutan Surat Keputusan (SK) Badan Executive Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.

Perwakilan mahasiswa UNU Blitar, Nurul Aini, mengatakan bahwa apa yang dipermasalahkan para mahasiswa adalah transparansi pendanaan organisasi kemahasiswaan. “PPL, KKN, skripsi naik. Namun, fasilitas tidak diberikan sepantasnya dengan nominal kenaikan. Permahasiswa, naiknya dari Rp 250 ribu menjadi Rp 450 ribu,” kata Nurul Aini.

Baca Juga :

• Mas Dhito bersama Kader PDI-Perjuangan Iringi Ketum Megawati Ziarah ke Makam Bung Karno
• BNN Blitar Gelar Tes Urine untuk Awak Bus di Terminal Patria
• Diduga Ada Pelanggaran Prosedur Perbankan dari Pihak BSI, Warga Blitar Tempuh Jalur Hukum
• Merasa Tertipu oleh Kontraktor di Malang, Seorang User Bakal Tempuh Jalur Hukum
• Pencarian Delapan Nelayan Hilang Dihentikan, Bupati Arifin Minta Pencarian secara Society Community

Lebih lanjut Nurul menyampaikan, ketika diminta kejelasan, pihak kampus justru memberikan jawaban yang membuat kesal mahasiswa. “Jawaban dari kampus tidak membuat kami puas. Karena mereka jawab, ketika uang mahasiswa masuk ke kampus adalah sepenuhnya menjadi urusan kampus dan mahasiswa tidak perlu tahu,” jelasnya.

Lantaran pihak Universitas Nahdlatul Ulama Blitar tidak ada yang menemui, mahasiswa pun sempat bertahan di depan pintu gerbang kampus UNU.

Sementara itu, Wakil Rektor II, Yauma Tartibi, saat dikonfirmasi mengatakan jika tuntutan mahasiswa sebenarnya sudah dijawab. Namun, mungkin tidak ada kepuasan yaitu terkait dana KKM, PKL dan Skripsi.

“Kegiatan itu dilakukan pejabat periode sebelum kami. Sehingga, kami juga tidak bisa menjawab. Karena, peralihan kepemimpinan ini laporan penggunaan dana juga belum kami terima,” jelasnya. (jar/sit)