DPRD Kabupaten Blitar Berharap Anggaran Proyek Infrastruktur Prioritas Cepat Cair

Memontum Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar berharap kebutuhan anggaran tiga proyek prioritas yang diusulkan Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, kepada pemerintah pusat melalui Komisi V DPR RI, bisa segera dicairkan dan direalisasikan. Adapun tiga usulan prioritas pembangunan infrastruktur tersebut, diantaranya pembangunan Pasar Kesamben, peningkatan jalan dari Brongkos ke arah Selatan dan pelurusan Jembatan Kali Legi.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, mengatakan agar supaya terbangun infrastruktur yang baik di Kabupaten Blitar, tentunya memerlukan bantuan anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat. Hal ini, karena Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar kebetulan APBDnya tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur yang memerlukan anggaran besar.

“Anggaran daerah kita ini minim untuk perbaikan infrastruktur berat. Untuk itu, perlu bantuan, perhatian dari pemerintah pusat. Prinsipnya kitakan kekurangan anggaran. Kita membawa Komisi V DPR RI ke Kabupaten Blitar kemarin, untuk menjadi proses supaya anggarannya kita bisa dapatkan. Kalau membangun gampang, yang penting ada anggarannya,” kata Suwito, Rabu (08/02/2023) tadi.

Suwio menambahkan, kalau tahun 2023 ini, yang sudah bisa direalisasikan adalah jalan terusan dari Brongkos ke arah Selatan. Itu awal yang direalisasikan di 2023, karena anggarannya sudah ada.

“Berkaitan dengan pelurusan (Jembatan Kali Legi), yang perlu dipersiapkan adalah pembebasan lahan. Selebihnya, sudetan dan normalisasi sungai itukan berdampak pada jembatan itu,” imbuhnya.

Suwito berharap, usulan anggaran untuk pembangunan Jembatan Kali Legi, Jalan terusan Brongkos ke Blitar Selatan, peningkatan kelas jalan di kawasan PT RMI di Desa Rejoso Kecamatan Binangun, serta infrastruktur Kabupaten Blitar dapat dicairkan. “Ini sangat diharapkan demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.

Baca juga :

• Mas Dhito bersama Kader PDI-Perjuangan Iringi Ketum Megawati Ziarah ke Makam Bung Karno
• BNN Blitar Gelar Tes Urine untuk Awak Bus di Terminal Patria
• Diduga Ada Pelanggaran Prosedur Perbankan dari Pihak BSI, Warga Blitar Tempuh Jalur Hukum
• Merasa Tertipu oleh Kontraktor di Malang, Seorang User Bakal Tempuh Jalur Hukum
• Pencarian Delapan Nelayan Hilang Dihentikan, Bupati Arifin Minta Pencarian secara Society Community

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso, menjelaskan jika dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan infrastruktur. Lantaran, kebutuhan biaya yang tidak ringan, apalagi kekuatan APBD yang pas-pasan.

“Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah melakukan diplomasi dengan Komisi V DPR RI secara itens. Yaitu mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang prioritas dan memerlukan biaya besar,” jelas Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Rahmat Santoso menjelaskan, setelah beberapa kali berupaya keras untuk berproses agar usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur tersebut realiasinya disetujui dan diloloskan Komisi V DPR RI.

“Kami bersyukur, pada akhirnya Komisi V meloloskan usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Termasuk Blitar Selatan khususnya bidang infrastruktur. Menurut saya semuanya skala prioritas, karena anggaran sudah siap semuanya dan tadi juga dikatakan Komisi V DPR RI. Kalau kita cepat bisa tahun ini realisasinya,” ujarnya.

Rahmat Santoso menambahkan, Komisi V DPR RI sangat menyetujui usulan kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar. “Jadi begini, pemerintah pusat itu kan tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan kabupaten/kota, makanya saya aktif ke Jakarta. Karena APBD kita itu tidak cukup untuk membiayai jalan infrastruktur yang begitu mahal dan luas. Makanya saya minta bantuan di pemerintah pusat melalui DPR. Ini jalur yang benar melalui DPR RI Komisi V dan Kementerian PUPR,” imbuhnya.

Terkait berapa kebutuhan biaya untuk tiga usulan pembangunan infrastruktur kepada Komisi V DPR RI, Rahmat Santoso menjelaskan, permintaan persetujuan biaya kepada Komisi V DPR RI tersebut, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan Pemerintah Kabupaten Blitar. (jar/gie)