Pimpin Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah, Bupati Blitar Ajak Samakan Persepsi untuk Antisipasi Inflasi dan Dampak

Memontum Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan tema ‘Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Harga Pangan di Kabupaten Blitar’. Kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN), Senin (24/10/2022) tersebut, dibuka langsung Bupati Blitar, Rini Syarifah. Hadir dalam acara ini, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, Izul Marom, asisten, staf ahli, sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Blitar.

Bupati Rini Syarifah dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa dalam rapat tentang pengendalian inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, disampaikan bahwa tingkat inflasi Indonesia pada September 2022 sebesar 5,95 persen. Namun, Indonesia saat ini masih bisa mempertahankan tingkat inflasi di bawah 6 persen.

“Kendati demikian, kita semua wajib untuk mengantisipasi inflasi dan dampaknya. Untuk itu, kita semua harus menyamakan persepsi dan menindaklanjuti apa yang direkomendasikan dalam rapat secara virtual tadi pagi,” kata Bupati Rini Syarifah.

Baca juga :

• Dorong Ekonomi Syariah dan Digitalisasi Pembayaran, BI Kediri Gelar Syiar 2025 di Blitar
• Tertimbun Sedalam 10 Meter, Korban Kedua Longsor di Sungai Kaliputih Blitar Ditemukan Meninggal
• Satu Korban Longsor Tebing Sungai Kaliputih Blitar Ditemukan Tak Bernyawa
• Pemkot Blitar Songsong Percontohan Kota Antikorupsi 2025
• Mas Dhito bersama Kader PDI-Perjuangan Iringi Ketum Megawati Ziarah ke Makam Bung Karno

Lebih lanjut bupati yang akrab disapa Mak Rini ini menegaskan, sesuai yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian, bahwa kunci penanganan inflasi di Indonesia mesti serempak seperti saat penanganan Covid-19. “Penanganan inflasi adalah agregat kerja sama pusat dan daerah, seperti contoh saat menangani pandemi Covid-19. Untuk itu, sekali lagi mari menyamakan persepsi guna mengendalikan inflasi dan dampaknya,” tegasnya.

Mak Rini juga menyampaikan, momentum Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2022, juga harus dijadikan sebagai sarana mendorong berkembangnya lumbung pangan, serta pekarangan pangan lestari demi menjaga ketahanan pangan. “Lumbung pangan merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan sampai dengan peternakan di suatu kawasan. Sehingga, sangat penting bagi kita untuk mengenali potensi besar pangan wilayah masing-masing untuk bisa diproyeksikan pada program lumbung pangan,” paparnya.

Mak Rini menambahkan, Kepala Badan Pangan Nasional menekankan agar Pemerintah Daerah memiliki neraca pangan. Lalu, juga melakukan percepatan distribusi pangan dan penguatan stok pangan. Termasuk fluktuasi harga dari produsen ke konsumen harus dijaga. (jar/sit)