Blitar

HMI Blitar Tolak Kenaikan BBM, Jabatan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

Diterbitkan

4 tahun

11 April 2022

Oleh

Memontum 1

HMI Blitar Tolak Kenaikan BBM, Jabatan Presiden 3 Periode dan Penundaan Pemilu

TERTIB: Aksi mahasiswa HMI di Depan Kantor DPRD Kota Blitar. (memontum.com/jar)

Memontum Blitar – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blitar, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Blitar, Senin (11/04/2022) tadi. Aksi tersebut, dimulai dengan jalan mudur sejauh 300 meter dan orasi di depan Kantor DPRD Kota Blitar, kemudian dilanjutkan aksi teatrikal dan bakar ban.

Massa pun kemudian menyampaikan tiga tuntutan, yaitu menolak kenaikan harga BBM, menolak wacana jabatan presiden tiga periode dan menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Para mahasiswa juga ditemui tiga anggota DPRD Kota Blitar yaitu, Yohan Tri Waluyo, Yudi Meira, dan M Hardita Magdi. Ketua dan anggota Komisi II tersebut, bersama para mahasiswa menggelar dialog dengan cara duduk lesehan di aspal depan Kantor DPRD Kota Blitar Jalan A Yani, Kota Blitar

Ketua Umum HMI Cabang Blitar, Rio Adi Saputro, mengatakan mahasiswa meminta agar para wakil rakyat menyampaikan tuntutan mahasiswa ke pemerintah pusat. “Kami menolak kenaikan BBM, menolak wacana penundaan Pemilu dan wacana jabatan presiden 3 periode,” kata Rio Adi Saputro.

Rio menegaskan, aksi unjuk rasa tersebut dilakukan berawal dari keresahan masyarakat. Bahkan pemerintah dianggap telah menciderai kepercayaan masyarakat. “Kita juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap pada amanat revolusi 1998, bahwa masa pemerintahan presiden dua periode. Kami menolak penundaan Pemilu dan wacana jabatan presiden tiga periode,” ujarnya.

Baca juga :

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, seusai menemui mahasiswa mengatakan, tiga tuntutan mahasiswa akan disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Blitar terlebih dahulu. Selanjutnya, tuntutan mahasiswa tersebut akan dikirim ke DPR RI agar disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Kami sebagai anggota DPR juga ingin memperjuangkan rakyat. Kami bersama mahasiswa memiliki kepentingan sama, yaitu memperjuangkan rakyat Indonesia. Kesepakatan bersama ini akan kami sampaikan ke DPR RI,” kata Yohan Tri Waluyo.

Sebelumnya, meski sudah mendapatkan lampu hijau untuk menggelar audiensi di dalam gedung DPRD Kota Blitar, namun mahasiswa tidak bergeming. Mereka meminta para wakil rakyat melakukan audiensi dan menandatangani kesepakatan bersama di atas panasnya aspal jalanan.

Beberapa isi kesepakatan tersebut diantaranya menjamin tidak ada kelangkaan BBM khususnya di Blitar. Mengirimkan maklumat kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk mengkaji kembali kebijakan serta memberi jalan keluar yang solutif dan melakukan kontroling stabilitas bahan pokok. (jar/gie)