Fraksi GPN DPRD Kabupaten Blitar Desak Bupati Rini Syarifah Bubarkan TP2ID

Memontum Blitar – Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID) Kabupaten Blitar banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satu diantaranya, Fraksi GPN (Gerakan Pembangunan Nasional) DPRD Kabupaten Blitar dan LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI). Itu karena, tim bentukan Bupati Blitar, Rini Syarifah, keberadaanya kurang bermanfaat dan terindikasi memboroskan anggaran.

DPRD Kabupaten Blitar melalui Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN), mendesak Bupati Blitar untuk membubarkan Tim Percepatan Pembangunan Inovasi Daerah (TP2ID). Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi-GPN Ansori Baidlowi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi di Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin (12/09/2022) malam.

Ansori Baidlowi mengatakan, sejauh ini berdasarkan pantauan dan masukan dari berbagai pihak, jika keberadaan TP2ID justru menimbulkan praktik tumpang tindih. Bahkan, terindikasi hanya pemborosan anggaran serta kurang memberi manfaat bagi pembangunan Kabupaten Blitar.

“Fraksi GPN mengusulkan kepada saudari bupati, agar keberadaan TP2ID untuk ditinjau kembali. Kalau memang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, dibubarkan saja. Supaya, kita konsisten mendengarkan saran dan masukan dari tim anggaran dari SKPD dan orang-orang terkait yang masuk dalam pemerintahan ini,” kata Ansori Badlowi.

Desakan pembubaran TP2ID, tidak hanya dari kalangan DPRD Kabupaten Blitar. Namun, dari elemen masyarakat seperti LSM GPI, juga menginginkan agar TP2ID dibubarkan.

Menurut Ketua LSM GPI Joko Prasetya, kinerja TP2ID sampai saat ini tidak nampak. Selain itu, orang-orang yang berada di TP2ID, digaji melalui APBD yang justru menimbulkan pemborosan anggaran.

Baca Juga ;

• Mas Dhito bersama Kader PDI-Perjuangan Iringi Ketum Megawati Ziarah ke Makam Bung Karno
• BNN Blitar Gelar Tes Urine untuk Awak Bus di Terminal Patria
• Diduga Ada Pelanggaran Prosedur Perbankan dari Pihak BSI, Warga Blitar Tempuh Jalur Hukum
• Merasa Tertipu oleh Kontraktor di Malang, Seorang User Bakal Tempuh Jalur Hukum
• Pencarian Delapan Nelayan Hilang Dihentikan, Bupati Arifin Minta Pencarian secara Society Community

“Hingga saat ini, TP2ID belum ada kontribusi positif yang nyata bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Joko menambahkan, dengan adanya TP2ID tersebut, malah membebani APBD. Karena para honorer atau tenaga dari TP2ID digaji dari APBD Kabupaten Blitar. “Ini justru membebanii APBD. Sementara kinerjanya, sampai saat ini belum nampak dan tidak kelihatan. Sebaiknya TP2ID ini dibubarkan saja,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Blitar, Rini Syarifah, dalam merespon desakan beberapa pihak atas pembubaran TP2ID, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi keefektifan keberadaan TP2ID. “Kami akan menjawab secara lengkap melalui rapat paripurna atas pandangan umum fraksi-fraksi,” jelas Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar.

Mak Rini menambahkan, catatan-catatan untuk TP2ID menjadi atensinya untuk memberikan sikap atas eksistensi TP2ID, yang dinilai belum ada manfaat dan terindikasi pemborosan anggaran daerah. “Akan kita evaluasi untuk keefektifan TP2ID. Nanti kita maksimalkan peran TP2ID ini, untuk perbaikan inovasi di Kabupaten Blitar. Saat ini, masih kita evaluasi,” papar Bupati Blitar. (jar/sit)