Connect with us

Politik

Rekom PDIP Jatuh ke Patahana Blitar Raya

Diterbitkan

||

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Blitar Santoso – Tjutjuk Sunario saat menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Blitar Santoso – Tjutjuk Sunario saat menerima rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan

Memontum Blitar – DPP PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasikan pasangan incumbent atau patahana di Blitar Raya untuk maju di Pilkada 2020 Kabupaten Blitar dan Kota Blitar. Untuk Pilkada Kota Blitar, DPP PDIP memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Santoso – Tjutjuk Sunario. Sementara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rijanto-Marhaenis mendapat rekomendasi untuk Pilkada 2020 di Kabupaten Blitar.

Pemberian rekomendasi calon kepala daerah Kabupaten dan Kota Blitar tersebut, bersamaan dengan 4 daerah lain, yaitu Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Trenggalek dan, Kota Pasuruan.

Wali Kota Blitar Santoso mengatakan, rekomendasi tersebut dibacakan melalui sambungan video zoom oleh Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP Puan Maharani yang disaksikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Benar saya sama Pak Tjujuk positif mendapat rekom. Saat ini rekom sudah kami terima. Setelah ini kami konsolidasi dengan DPD Jatim dan DPC, serta relawan. Kemudian kami akan segera melakukan deklarasi,” kata Santoso, Jumat (17/7/2020).

Santoso saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar, sementara calon pasangannya Tjujuk Sunario adalah kader Partai Gerindra. Sedangkan untuk pasangan Rijanto-Marhaenis, saat ini juga masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

Sementara, Bupati Blitar Rijanto, saat dihubungi hanya memberikan jawaban singkat. Rijanto mengatakan, akan segera memberi statemen resmi begitu kembali ke Blitar.

“Iya Insyaallah, doakan semuanya lancar,” jawab Rijanto melalui pesan singkat.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar Marhaenis Urip Widodo mengatakan, jika dirinya taat kepada pimpinan partai serta mengedepankan konsolidasi dengan intern partai serta masyarakat. Dia juga menegaskan, kalau dirinya siap menjalankan rekomendasi yang kembali dipercayakan kepadanya.

“DPC dan seluruh jajaran pengurus lainnya harus mengawal rekom dan menenangkan rekom. Kita taat kepada pimpinan partai, apapun keputusannya kami terima. Selain harus selalu konsolidasi dengan pengurus partai di tingkat masyarakat juga harus ada komunikasi. Dan yang terpenting kami ingin selalu dekat dengan rakyat.,” tandas Marhaenis. (jar/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Ditolak Maju Pilwali, Ini Tanggapan Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar

Diterbitkan

||

oleh

Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar, M Yasin Hermanto saat ditemui di Kantor DPRD Kota Blitar
Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar, M Yasin Hermanto saat ditemui di Kantor DPRD Kota Blitar

Memontum Blitar – Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar, M Yasin Hermanto menyikapi penolakan dirinya maju dalam Pilwali 2020 dengan santai. Pencalonannya sebagai wakil Wali Kota Blitar pada Pilwali Kota Blitar 2020 mendampingi Henry Pradipta Anwar tersebut ditolak oleh kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz dan para kader senior, serta pengurus PAC. M Yasin Hermanto saat ditemui di Kantor DPRD Kota Blitar mengatakan, saat ini Pilkada Kota Blitar tensinya memang mulai memanas. Namun selaku ketua DPC, dia mengaku menyikapi hal ini secara jernih.

“Memang suhu Pilkada Kota Blitar semakin memanas. Saya selaku ketua DPC menyikapi ini secara jernih. Ini dinamika politik,” kata Yasin Hermanto, Kamis (25/6/2020).

Yasin mengakui, jika para seniornya di PKB memiliki pemikiran tak sejalan terkait pasangan calon yang diusung. Namun demikian sebagai ketua DPC yang diberi amanah memimpin PKB, dia selalu mengikuti petunjuk dari DPW maupun DPP PKB. Termasuk soal pasangan yang akan diusung dalam Pilwali Blitar 2020.

“Semua punya pemikiran masing-masing. Senior saya mengklaim seperti itu boleh saja. Yang jelas saya selaku yang diberi amanah memimpin PKB di Kota Blitat selalu mengikuti petunjuk dari DPW dan DPP. Kalau ada kata-kata yang bilang saya mengkondisikan ini sudah tidak benar,” ujarnya.

Lebih lanjut Yasin menyampaikan, DPP PKB memiliki desk Pilkada. Tim dari DPP ini, turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei terhadap elektabilitas bakal calon. Dan hasilnya menurut Yasin, sampai saat ini dibandingkan calon-calon lainnya, Henry Pradipta Anwar, putra sulung mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar itu masih unggul.

“DPP PKB punya desk Pilkada. Mereka punya tim yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei terhadap para bakal calon. Dalam survei memang mas Henry masih unggul. Itu fakta di lapangan,” jelasnya.

Yasin menambahkan, dirinya akan tetap istiqomah berpasangan dengan Henry Pradipta Anwar sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Blitar, hingga rekomendasi dari DPP PKB turun.

“Tidak main-main ini, Kota Blitar mudah-mudahan pecah telur PKB menang. Kalau suka tidak suka itu urusan pribadi. Insyaallah saya tetap istiqomah sampai rekomendasi dari DPP PKB turun,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, para kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz dan para kader senior, serta pengurus PAC telah mengelar pertemuan untuk mengkonsolidasikan sikap mereka atas pencalonan Henry-Yasin, Rabu (24^6/2020). Bahkan mereka berancang-ancang akan menolak jika DPP PKB mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Henry – Yasin. Pasalnya pencalonan keduanya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Blitar dinilai cacat mekanisme.

Tantowi, kader senior DPC PKB Kota Blitar mengatakan, beredarnya kabar akan dukungan rekomendasi DPP PKB kepada pasangan Henry- Yasin tersebut, dinilai tidak sejalan dengan semangat PKB Kota Blitar. Dimana PKB Kota Blitar menginginkan adanya calon yang didukung oleh kalangan kiyai dan sesepuh ulama Blitar Kota.

Tantowi menyebut, sebelum munculnya nama kedua pasangan calon tersebut, tidak ada ruang komunikasi dengan, kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz, kader senior, deklarator serta pengurus PAC. Tidak adanya komunikasi ini, diduga dimanfaatkan Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar, Yasin Hermanto untuk dapat dipasangkan mendampingi Henry sebagai calon Wakil Wali Kota Blitar. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Politik

Pencalonan Henry-Yasin Dinilai Cacat Mekanisme, Internal PKB Kota Blitar Terbelah

Diterbitkan

||

oleh

Kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz dan para kader senior, serta pengurus PAC telah mengelar pertemuan untuk mengkonsolidasikan sikap mereka atas pencalonan Henry-Yasin
Kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz dan para kader senior, serta pengurus PAC telah mengelar pertemuan untuk mengkonsolidasikan sikap mereka atas pencalonan Henry-Yasin

Memontum Blitar – Internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Blitar bergejolak. Lantaran maraknya kabar dukungan PKB kepada pasangan Henry Pradipta Anwar – Yasin Hermanto. Para kader senior dan sesepuh PKB Kota Blitar menilai pencalonan keduanya sebagai Walikota dan Wakil Walikota Blitar cacat mekanisme. Bahkan dikabarkan mereka berancang-ancang akan menolak jika DPP PKB mengeluarkan rekomendasi kepada pasangan Henry – Yasin.

Menyikapi hal tersebut, kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz dan para kader senior, serta pengurus PAC telah mengelar pertemuan untuk mengkonsolidasikan sikap mereka atas pencalonan Henry-Yasin, Rabu (24/6/2020). Pertemuan ini merupakan puncak kekesalan mereka, karena penolakan pasangan Henry-Yasin sebenarnya sudah jauh hari menjadi perbincangan di kalangan internal partai.

Tantowi, kader senior DPC PKB Kota Blitar mengatakan, beredarnya kabar akan turunnya rekomendasi DPP PKB kepada pasangan Henry- Yasin ini, dinilai tidak sejalan dengan semangat PKB Kota Blitar. PKB Kota Blitar menginginkan adanya calon yang didukung oleh kalangan kiyai dan sesepuh ulama Blitar Kota.

“PKB sangat terbuka terhadap masukan warga Nahdliyyin yang mengharapkan munculnya calon dari kalangan NU,” kata Tantowi, Kamis (25/6/2020).

Lebih lanjut Tantowi menyampaikan, pencalonan Henry-Yasin tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan para kiyai sepuh PKB, kader senior, deklarator, bahkan PAC PKB dari tiga kecamatan di Kota Blitar.

“Semua prihatin terhadap kondisi PKB Kota Blitar, utamanya saat ini menjelang Pilwali 2020. Kami tidak pernah diajak diskusi, namun tiba-tiba keluar nama pasangan itu (Henry-Yasin),” jelasnya.

Tantowi menambahkan, sebelum munculnya nama kedua pasangan calon tersebut, tidak ada ruang komunikasi dengan, kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz, kader senior, deklarator serta pengurus PAC. Tidak adanya komunikasi ini, diduga dimanfaatkan Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar, Yasin Hermanto untuk dapat dipasangkan mendampingi Henry sebagai calon Wakil Wali Kota Blitar.

“Kami sangat prihatin. Selama ini kami tidak pernah diajak bicara, namun tiba-tiba PKB memunculkan isu bahwa seakan-akan rekomendasi sudah turun kepada pasangan tersebut. Padahal proses untuk menetapkan calon itu luar biasa ketat sekali di aturan main partai,” imbuhnya.

Tantowi menegaskan, terkait prosedur pencalonan keduanya sudah cacat organisasi. Mekanisme di organisasi yang harus dilalui seperti, musyawarah dengan dewan syuro sebagai penentu, kemudian dengan tanfidz, bahkan dengan PAC saja tidak pernah dilakukan.

“Mekanisme seperti musyawarah dengan dewan syuro sebagai penentu, kemudian dengan tanfidz, juga dengan PAC saja tidak pernah dilakukan. Ini cacat organisasi. Kalau tahapan administrasi mungkin iya sudah ikut penjaringan,” tandasnya.

Tantowi menyebut, para kiyai sepuh, tokoh dewan suro, tanfidz, kader senior, deklarator serta pengurus PAC menuntut, agar mekanisme dijalankan sesuai aturan partai, serta melibatkan para kader untuk membahas pencalonan Walikota dan Wakil Walikota.

“Ayo kita obrolkan, kita terbuka. PKB bukan hanya milik ketua saja kok,” pungkas Tantowi.

Sebelumnya diberitakan, secara tiba-tiba PKB putar haluan mengusung pasangan putera sulung mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Henry Pradipta Anwar, dan dipasangkan dengan
Ketua Tanfidz DPC PKB Kota Blitar, Yasin Hermanto. Hal ini terkuak setelah beredar formulir dukungan daritim relawan untuk pasangan Henry – Yasin.

Bahkan, dalam beberapa kesempatan Henry dan Yasin sudah nampak ‘mesra’ di depan publik. Seperti beberapa waktu lalu keduanya terlihat kompak melakukan ziarah ke Makam Bung Karno dan makam Pangeranan.

Adanya formulir dukungan dari tim relawan untuk Henry dan dirinya maju di Pilwali Blitar 2020 tersebut dibenarkan Yasin. Menurut Yasin, rencananya DPC PKB di Pilwali Blitar 2020, memang mengusung Henry dan dirinya. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Politik

Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan 13 Calon PPS Terindikasi Sebagai Pengurus Parpol

Diterbitkan

||

oleh

Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa
Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa

Memontum Blitar – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar telah melakukan pengawasan proses seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hasil pengawasan yang dilakukan, Bawaslu menemukan belasan calon anggota PPS terindikasi anggota dan pengurus partai politik (parpol).

Temuan tersebut diketahui, saat belasan nama calon anggota PPS tersebut tercantum pada pengumuman KPU Kabupaten Blitar Nomor 126/PP.04.2-Pi/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 pada 28 Februari 2020 ini, masuk dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol).

Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa mengatakan, bahwa pihaknya telah mencermati nama para calon anggota PPS dan menyandingkan dengan data Sipol yang ada.

“Bawaslu mendapati 13 nama masuk ke dalam Sipol, dan dua nama masuk ke dalam pengurus parpol,” kata Priya Hari Santosa, Senin (9/3/2020).

Lebih lanjut Priya menyampaikan, sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 13 Tahun 2017 yang menjadi syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah tidak menjadi anggota parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota parpil, yang dibuktikan degnan surat keterangan dari pengurus parpol bersangkutan.

“Penyelenggara di setiap tingkatan harus netral dan tidak berafiliasi dengan parpol. Sehingga, sejak dari rekrutmen sudah harus diperhatikan,” tandasnya.

Atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melayangkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Blitar untuk mencermati calon PPS yang akan direkrut. Surat rekomendasi bernomor 066/K.JI-03/PM.00.02/III/2020 tersebut ditandatangai Rabu (4/3/2020) lalu.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahuddin menyampaikan, rekomendasi yang dilayangkan ke KPU Kabupaten Blitar tersebut berisi tiga poin. Diantaranya, KPU Kabupaten Blitar harus melakukan klarifikasi kepada calon anggota PPS yang namanya terindikasi anggota dan pengurus parpol. Memastikan dalam proses pembentukan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memberikan jawaban tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap calon anggota PPS yang terdaftar dalam Sipol dan SK Parpol tersebut.

“Diharapkan, proses rekrutmen calon anggota PPS pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 ini, bisa berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Abdul Hakam. (jr/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler