Memontum Blitar – Pjs Bupati Blitar, Drs Budi Santosa, menghadiri kegiatan simulasi pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020 di TPS Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Sabtu (21/11). Dalam kegiatan yang turut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Blitar, Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Blitar dan Wakapolres Blitar ini, juga diadakan kegiatan simulasi penghitungan surat suara tingkat TPS menggunakan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilih).

Pjs Bupati Budi Santosa, dalam kesempatan itu mengajak masyarakat Kabupaten Blitar, yang telah memiliki hak pilih untuk menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember. Dirinya juga menyampaikan, Pilkada serentak di Indonesia pada tahun ini digelar dengan suasana pandemi Covid-19. Dengan kondisi ini, antisipasi agar dipersiapkan guna pelaksanaan pilkada bisa berjalan sukses, lancar, aman dan tidak memunculkan kluster baru.

“Simulasi ini penting sekali dilaksanakan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19. Simulasi ini merupakan bentuk pembelajaran untuk membiasakan diri pada petugas dan masyarakat, agar mekanisme protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik di pelaksanaan hari pencoblosan dan penghitungan suara,” tegasnya. (kom/sit)

Memontum Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Forum Data dan Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, sebagai Walidata melakukan rapat koordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat Kementrian PPN/BAPPENAS RI yang diwakili oleh Manager Bidang Aplikasi dan Teknologi Ericson Thomas, Kamis (19/11) tadi. Kegiatan dalam rangka menuju Satu Data Indonesia itu, digelar di Ruang Command Center.

Tujuan rapat koordinasi sendiri, dimaksudkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar, telah siap untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Karena, Pemkab Blitar telah memiliki portal data yaitu data.blitarkab.go.id dan sesuai amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia maka ingin melakukan integrasi data untuk mewujudkan Satu Data Indonesia melalui portal data.go.id.

Sekedar diketahui, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan percepatan – percepatan dalam mewujudkan amanat presiden tersebut. Seperti melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Satu Data Kabupaten Blitar serta pembentukan Forum Data Kabupaten Blitar melalui SK Bupati Nomor 188/31/409.06/KPTS/2020, maka saat ini adalah implementasi bagaimana proses integrasi dengan Satu Data Indonesia dapat terwujud.

Dijelaskan Ericson, hal – hal yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah dalam integrasi dengan pusat mulai dari kesiapan data, jenis data, metadata, standart data serta kaidah interoperabilitas data hingga kesamaan platform aplikasi. “Ini dibutuhkan karena integrasi tersebut akan terhubung secara realtime,” katanya.

Dalam rapat koordinasi melalui vidcon itu, disampaikan pula bahwa Kementrian PPN/BAPPENAS RI, akan melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah yang ber inisiatif untuk melakukan integrasi data hingga tujuan Satu Data Indonesia dapat terwujud. (kom/sit)

Memontum Blitar – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, digelar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, Senin (12/10/2020). Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran (TA) 2021, dihadapan 43 anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan, Rapat Paripurna ini merupakan rangkaian awal dari pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021. “Kami berharap, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Budi Santoso semoga dapat membangun Kabupaten Blitar dan dapat mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dengan lancar dan aman serta terciptanya situasi yang kondusif,” kata Suwito.

Sementara Pjs. Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan, dalam menyusun APBD TA 2021, terjadi perbedaan struktur anggaran di tahun 2020. “Pembahasan APBD Tahun 2021 ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yaitu, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi, Target PAD, Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), serta Penyesuaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS Ta 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019,” papar Budi Santoso.

Budi Santoso menjelaskan, setelah diadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, masih perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga terjadi pengurangan maupun penambahan target dimasing-masing pos pendapatan. “Untuk itu estimasi Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.209.705.761.284. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.282.747.547.454, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.840.815.613.830, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 86.142.600.000,” jelasnya.

Sedangkan untuk belanja, dalam APBD TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.244.583.160.358. Dengan rincian Belanja Operasi dan Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.913.966.399.558, Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000, Belanja tranfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa, Provinsi Jawa Timur, Polres Kabupaten dan Polres Kota pada APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 12.354.922.000, dan Belanja Bantaun Keungan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.308.261.838.800,-.

“Saya berharap Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2021 akan dapat dilakukan pembahasan bersama dan dapat disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pjs Bupati Blitar. (fjr/mzm)