Connect with us

Pemerintahan

Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Pelanggaran Rekrutmen PPS, Tanpa Ikut Tes Calon PPS Lolos

Diterbitkan

||

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin

Memontum Blitar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar tidak profesional. KPU Kabupaten Blitar melaksanakan perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin mengatakan, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar dinilai tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasannya, Baswalu telah mendapatkan sejumlah temuan dalam proses perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

“Menurut PKPU, penyelenggara harus melaksanakan prinsip penyelenggaraan, seperti mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Abdul Hakam Sholahudin, Jumat (5/3/2020).

Lebih lanjut Hakam menyampaikan, sesuai kewenangannya Bawaslu mengawasi perekrutan lembaga ad hoc pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada Minggu (1/3/2020) kemarin, KPU menggelar tes tulis secara serentak di lima tempat, yaitu Srengat, Kesamben, Sutojayan, Kademangan, dan SMPN 2 Wlingi.

Dalam pengawasannya, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU. Diantaranya di Desa Birowo Kecamatan Binangun atas nama Edi Susilo, dimana saat mendaftar yang bersangkutan menyerahkan dokumen berupa fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh notaris. Namun oleh KPU dinyatakan tidak boleh. Kemudian saat bersamaan yang bersangkutan juga menyerahkan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, ternyata juga tidak boleh. Sehingga Edy Susilo dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal dilihat dari syaratnya sudah terpenuhi.

“Merasa tidak lolos, setelah itu Edu lapor ke Bawaslu. Namun laporannya tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga itu menjadi temuan Bawaslu. Kemudian kita lakukan klarifikasi beberapa saksi maupun pelaku dalam hal ini KPU. Saat klarifikasi KPU menyatakan salah karena khilaf. Selanjutnya kita merekomendasikan agar KPU mengelar tes tulis susulan,” papar Hakam.

Hakam menyebut selain temuan di Birowo Kecamatan Binangun, Bawaslu juga mendapatkan beberapa temuan yang lain, diantaranya di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben atas nama Aan Novita, dan di Desa Jeding Kecamatan Sanankulon atas Moh Rizki Ibrahim.

“Keduanya diketahui tidak ikut tes tulis, namun oleh KPU dinyatakan lolos saat pengumuman. Untuk itu kami merekomendasikan agar KPU melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Hakam menambahkan, sedangkan di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu, ada nama Heru Purnomo dan Purnomo (dua orang yang berbeda). Awalnya Heru Purnomo dinyatakan memenuhi syarat (MS), sedangkan Purnomo dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun malamnya sebelum melakukan ujian tes tulis, Purnomo dihubungi melalui telpon dinyatakan MS dan boleh mengikuti ujian tes tulis. Sementara Heru Purnomo dinyatakan TMS.

“Perubahan melalui telpon dianggap tidak melakukan prinsip penyelenggara. Untuk itu Bawaslu merekomendasikan agar melakukan perubahan secara tertulis,” imbunya.

Sementara Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Teknis, Nikmatus Sholihah saat dikonfirnasi terkait hal ini, mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu sekitar pukul 12.00 WIB. Ada beberapa hal setelah mengumumkan nama 6 besar calon anggota PPS atau yang lolos tes tulis, dimana Bawaslu mengawasi proses rekruitmennya. Setelah itu ada beberapa tenuan dan sudah bersurat rekomendasi.

“Kita sedang mengkaji rekomendasi itu. Bunyinya kan rekomendasi, berarti kita akan melaksanakan rekomendasi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Nikmatus Sholihah.

Rekomendasi dari Bawaslu, lanjut Nikmatus, salah satunya agar KPU menggelar tes tulis susulan dan ralat nama.

“Rencananya, Sabtu 07 Maret 2020 mendatang akan dilakukan tes tulis susulan untuk nama-nama yang telah direkomendasikan Bawaslu,” pungkas Nikmatus Sholihah. (jar/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kota Malang

RS Lapangan Ijen Boulevard Rawat 199 Pasien, Warga Kota Malang Dominasi Perawatan

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Malang Kota – Rumah Sakit (RS) Lapangan Ijen Boulevard beroperasi sejak diresmikan pada 16 Desember 2020 lalu. Berdasarkan data rumah sakit, total sudah ada 199 pasien yang dirawat sampai hari ini atau Sabtu (2/1).

Kepala RS Lapangan Ijen Boulevard, dr. Heri Sutanto, mengatakan jumlah tersebut adalah akumulasi. Di mana, yang masih dalam perawatan sebanyak 66 pasien, dengan rincian 36 laki-laki, dan 30 pasien perempuan.

“Ini jumlah akumulasi ya, total ada 199 pasien. 115 diantaranya sudah sembuh, ada 11 pasien dirujuk karena kondisi memberat dan 7 pulang isolasi mandiri. Untuk hari ini (2/1) ada 16 yang sembuh, sedangkan yang masuk ada 4 pasien,” ungkapnya.

Masih menurutnya, dari 199 pasien yang dirawat, mayoritas berasal dari Kota Malang sejumlah 139. Kemudian, dari Kabupaten Malang sebanyak 26 dan Sidoarjo 5 orang. Terdapat masing-masing 3 pasien yang berasal dari Kediri, Blitar dan Jember.

Untuk yang berasal dari Depok dan Bogor, sama-sama berjumlah 2 pasien. Selanjutnya, pasien asal Kota Probolinggo, Kota Yogyakarta, Barito Selatan, Tarakan, Batam, Samarinda, Nganjuk, Jombang, Jayapura, Tulungagung, Tuban, Gresik, Banyumas, Mojokerto, Ponorogo, dan Langsa masing-masing sejumlah 1 orang.

Heri menambahkan, saat ini jumlah bed tersedia sebanyak 224. “Masing-masing untuk laki-laki dan perempuan sebanyak 112 bed. Mayoritas yang dirawat disini adalah pasien tanpa gejala,” jelasnya.

Menurut Heri, pihaknya akan bersiap untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan daya tamping RS Lapangan Ijen Boulevard yang sebanyak 306 bed itu. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Satpol PP Blitar Kerjasama dengan Provinsi Guna Tingkatkan Kinerja

Diterbitkan

||

Memontum Blitar – Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, menjalin kerja sama dengan Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Pelaksanaan kerjasama itu, ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama (MoU) yang berlangsung di Kantor Bupati Blitar, Kamis (03/12) tadi.

Pjs Bupati Blitar, Drs. Budi Santosa, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP sangat strategis dengan dimasukkannya peran ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Ditanbahkan, setiap anggota Satpol PP harus memiliki sikap humanis, disiplin, berdedikasi dan tegas. Dengan adanya naskah perjanjian ini, kedepannya Satpol PP lebih meningkatkan kinerja terutama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait sadar peraturan.

“Kita kedepankan sisi preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan dan model penyelesaian dari hulu ke hilir,” ucapnya. (kom/btr/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkab Blitar Jalin MoU Jagung Dengan Pemkab Keenom Jayapura

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Blitar – Guna memenuhi kebutuhan jagung untuk menyuplai pakan ternak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Blitar menjalin kerja sama dengan Pemkab Keerom, Jayapura. Kerjasama itu, ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan bersama (MoU) antara ke dua belah pihak yang diwakili oleh Pjs Bupati kedua daerah di Pendopo Sasana Adhipraja, Pemkab Blitar, Rabu (2/12) tadi.

Pjs Bupati Blitar, Drs. Budi Santosa, menjelaskan bahwa kerja sama ini didasari kekurangannya dalam suplai Jagung dari Januari hingga November, yang diakibatkan pada masa bulan tersebut masih masa tanam. Sehingga, harga jagung relatif mahal.

“Terkait hal itu, Pemkab Blitar bekerja sama dengan Kabupaten Keerom Jayapura. Dalam hal, pengadaan Jagung. Pada hari ini, kita menerima pengiriman jagung dari Pemerintah Kabupaten Keerom sebanyak 15,5 Ton Jagung. Harapannya, mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak yang ada di kabupaten Blitar. Semoga kesepakatan bersama dan Kerjasama ini memberikan manfaat untuk kabupaten Blitar maupun Kabupaten Keerom,” jelasnya. (kom/btr/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler