Connect with us

Pemerintahan

Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan Pelanggaran Rekrutmen PPS, Tanpa Ikut Tes Calon PPS Lolos

Diterbitkan

||

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin

Memontum Blitar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar tidak profesional. KPU Kabupaten Blitar melaksanakan perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahudin mengatakan, kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar dinilai tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasannya, Baswalu telah mendapatkan sejumlah temuan dalam proses perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

“Menurut PKPU, penyelenggara harus melaksanakan prinsip penyelenggaraan, seperti mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Abdul Hakam Sholahudin, Jumat (5/3/2020).

Lebih lanjut Hakam menyampaikan, sesuai kewenangannya Bawaslu mengawasi perekrutan lembaga ad hoc pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pada Minggu (1/3/2020) kemarin, KPU menggelar tes tulis secara serentak di lima tempat, yaitu Srengat, Kesamben, Sutojayan, Kademangan, dan SMPN 2 Wlingi.

Dalam pengawasannya, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU. Diantaranya di Desa Birowo Kecamatan Binangun atas nama Edi Susilo, dimana saat mendaftar yang bersangkutan menyerahkan dokumen berupa fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh notaris. Namun oleh KPU dinyatakan tidak boleh. Kemudian saat bersamaan yang bersangkutan juga menyerahkan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, ternyata juga tidak boleh. Sehingga Edy Susilo dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal dilihat dari syaratnya sudah terpenuhi.

“Merasa tidak lolos, setelah itu Edu lapor ke Bawaslu. Namun laporannya tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga itu menjadi temuan Bawaslu. Kemudian kita lakukan klarifikasi beberapa saksi maupun pelaku dalam hal ini KPU. Saat klarifikasi KPU menyatakan salah karena khilaf. Selanjutnya kita merekomendasikan agar KPU mengelar tes tulis susulan,” papar Hakam.

Hakam menyebut selain temuan di Birowo Kecamatan Binangun, Bawaslu juga mendapatkan beberapa temuan yang lain, diantaranya di Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben atas nama Aan Novita, dan di Desa Jeding Kecamatan Sanankulon atas Moh Rizki Ibrahim.

“Keduanya diketahui tidak ikut tes tulis, namun oleh KPU dinyatakan lolos saat pengumuman. Untuk itu kami merekomendasikan agar KPU melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Hakam menambahkan, sedangkan di Desa Temenggungan Kecamatan Udanawu, ada nama Heru Purnomo dan Purnomo (dua orang yang berbeda). Awalnya Heru Purnomo dinyatakan memenuhi syarat (MS), sedangkan Purnomo dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun malamnya sebelum melakukan ujian tes tulis, Purnomo dihubungi melalui telpon dinyatakan MS dan boleh mengikuti ujian tes tulis. Sementara Heru Purnomo dinyatakan TMS.

“Perubahan melalui telpon dianggap tidak melakukan prinsip penyelenggara. Untuk itu Bawaslu merekomendasikan agar melakukan perubahan secara tertulis,” imbunya.

Sementara Komisioner KPU Kabupaten Blitar Divisi Teknis, Nikmatus Sholihah saat dikonfirnasi terkait hal ini, mengaku sudah menerima surat rekomendasi dari Bawaslu sekitar pukul 12.00 WIB. Ada beberapa hal setelah mengumumkan nama 6 besar calon anggota PPS atau yang lolos tes tulis, dimana Bawaslu mengawasi proses rekruitmennya. Setelah itu ada beberapa tenuan dan sudah bersurat rekomendasi.

“Kita sedang mengkaji rekomendasi itu. Bunyinya kan rekomendasi, berarti kita akan melaksanakan rekomendasi itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Nikmatus Sholihah.

Rekomendasi dari Bawaslu, lanjut Nikmatus, salah satunya agar KPU menggelar tes tulis susulan dan ralat nama.

“Rencananya, Sabtu 07 Maret 2020 mendatang akan dilakukan tes tulis susulan untuk nama-nama yang telah direkomendasikan Bawaslu,” pungkas Nikmatus Sholihah. (jar/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Blitar

Estimasi APBD Kab Blitar TA 2021 Sebesar Rp 2,2 Triliun

Diterbitkan

||

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.

Memontum BlitarRapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, digelar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, Senin (12/10/2020). Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran (TA) 2021, dihadapan 43 anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan, Rapat Paripurna ini merupakan rangkaian awal dari pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021. “Kami berharap, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Budi Santoso semoga dapat membangun Kabupaten Blitar dan dapat mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dengan lancar dan aman serta terciptanya situasi yang kondusif,” kata Suwito.

Sementara Pjs. Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan, dalam menyusun APBD TA 2021, terjadi perbedaan struktur anggaran di tahun 2020. “Pembahasan APBD Tahun 2021 ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yaitu, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi, Target PAD, Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), serta Penyesuaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS Ta 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019,” papar Budi Santoso.

Budi Santoso menjelaskan, setelah diadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, masih perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga terjadi pengurangan maupun penambahan target dimasing-masing pos pendapatan. “Untuk itu estimasi Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.209.705.761.284. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.282.747.547.454, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.840.815.613.830, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 86.142.600.000,” jelasnya.

Sedangkan untuk belanja, dalam APBD TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.244.583.160.358. Dengan rincian Belanja Operasi dan Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.913.966.399.558, Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000, Belanja tranfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa, Provinsi Jawa Timur, Polres Kabupaten dan Polres Kota pada APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 12.354.922.000, dan Belanja Bantaun Keungan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.308.261.838.800,-.

“Saya berharap Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2021 akan dapat dilakukan pembahasan bersama dan dapat disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pjs Bupati Blitar. (fjr/mzm)

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Banmus DPRD Kab Blitar Rubah Agenda Kerja Bulan Agustus

Diterbitkan

||

oleh

Rapat Banmus DPRD Kabupaten Blitar terkait perubahan agenda rapat yang telah terjadwal pada bulan Agustus
Rapat Banmus DPRD Kabupaten Blitar terkait perubahan agenda rapat yang telah terjadwal pada bulan Agustus

Memontum Blitar – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Blitar melakukan perubahan agenda rapat yang telah terjadwal pada bulan Agustus. Hal ini dilakukan untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Penjadwalan kembali agenda tersebut dilaksanakan dalam rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito bersama wakil Ketua, Susi Narulita dan Mujib, Rabu (12/08/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito dalam rapat tersebut mengatakan, alasan perubahan agenda dewan yang sudah disusun awal bulan Agustus ini, karena meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Blitar dan telah memunculkan klaster kantor baru.

“Mengingat mitra kerja anggota dewan berasal dari OPD dan melibatkan orang banyak. Sehingga banyak rapat yang telah disusun menjadi tertunda atau digeser pada hari lain,” kata Suwito, Rabu (12/8/2020).

Lebih lanjut Suwito menyampaikan, langkah ini harus diambil untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Sehingga agenda pada bulan Agustus mengalami Penundaan dan pergeseran jadwal untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Demi menjaga kesehatan di lingkungan DPRD dan mencegah penyebaran Covid-19, kita melakukan perubahan jadwal dan penundaan rapat,” jelas Suwito.

Suwito juga berpesan agar anggota dewan dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, untuk tetap menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan tetap mentaati protokol kesehatan. Mengingat kegiatan rapat-rapat di lingkup Sekretariat DPRD melibatkan banyak orang.

”Mengingat Covid 19 meningkatkan di Kabupaten Blitar, saya berharap anggota dewan dan staf sekretariat untuk terus menjaga imunitas tubuh dan tetap patuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Jadwal yang direvisi oleh Banmus DPRD Kabupaten Blitar tidak terlalu banyak perubahan dan lebih berfokus pada pembahasan KUPA – PPAS. Sedangkan untuk kegiatan komisi yang telah disetujui, digeser kembali menjadi akhir bulan Agustus atau awal bulan September. Perubahan agenda pada bulan Agustus tersebut, mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. (fjr/mzm)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Empat Staf Prokopim Pemkab Sembuh Dari Covid-19

Diterbitkan

||

oleh

Setelah menjalani isolasi di rumah karantina Pemkab Blitar di LEC Garum, empat staf di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dinyatakan sembuh dari Covid-19
Setelah menjalani isolasi di rumah karantina Pemkab Blitar di LEC Garum, empat staf di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dinyatakan sembuh dari Covid-19

Memontum Blitar – Empat staf di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dinyatakan sembuh dari Covid-19, dan telah diperbolehkan pulang. Sebelumnya mereka sejak 5 Agustus hingga 10 Agustus 2020 menjalani isolasi di rumah karantina Pemkab Blitar di LEC Garum.

Juru bicara Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, ke empat staf dibagian Prokopim yang dinyatakan sembuh tersebut, diminta untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama tiga hari. Dan setelah tiga hari mereka sudah diperbolehkan masuk kerja kembali.

Sementara untuk pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang juga dinyatakan positif Covid-19, kini masih menjalani perawatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Yang bersangkutan membutuhkan perawatan karena bukan termasuk dalam kasus konfirmasi tanpa gejala seperti 4 pegawai Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

“Sementara untuk yang dari Dinkes masih menjalani perawatan. Karena bukan kasus positif tanpa gejala,” tandas Krisna Selasa (11/8/2020).

Krisna Yekti menyebut, empat pegawai bagian Prokopim tersebut sebelumnya terpapar saat seorang pegawai BNN Kabupaten Blitar berkunjung ke ruangan bagian Prokopim. Namun beberapa hari usai berkunjung, pegawai BNN tersebut dinyatakan positif Covid-19.

Mengatahui hal itu, seluruh pegawai bagian Prokopim langsung menjalani test swab, dan hasilnya empat orang dinyatakan positif. Setelah empat orang tersebut dinyatakan positif, seluruh pegawai yang pernah kontak erat dengan empat pegawai positif di test swab.

Sementara untuk pegawai Dinkes Kabupaten Blitar yang dinyatakan positif memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar memcatat, hingga Selasa 11 Agustus2020, jumlah total kasus positif Covid-19 mencapai 291 kasus. Dengan rincian, 170 sembuh, 106 diobservasi dan 15 meninggal dunia. (fjr/mzm)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler