Connect with us

Hukum & Kriminal

Oknum Honorer DLH Kabupaten Blitar Edarkan Narkoba, Dikerangkeng Polisi

Diterbitkan

||

Oknum Honorer DLH Kabupaten Blitar Edarkan Narkoba, Dikerangkeng Polisi

Memontum Blitar – Satnarkoba Polres Blitar dalam sepekan berhasil menangkap sebanyak 13 pengedar narkotika dan obat keras berbahaya (Okerbaya) yang diedarkan di wilayah Kabupaten Blitar. Mereka diamankan bersama barangbukti diantaranya, pil dobel L, sabu-sabu, dan sejumlah uang tunai.

Kapolres Blitar, AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya mengatakan, dari 13 pengedar tersebut, satu diantaranya merupakan pegawai kontrak di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar. Pelaku berinisial RH (27) ini, mengedarkan okerbaya jenis pil dobel L.

13 pengedar Narkoba diamankan Satnarkoba Polres Blitar

13 pengedar Narkoba diamankan Satnarkoba Polres Blitar

“Salah satu tersangka yang kami amankan adalah pegawai kontrak DLH Kabupaten Blitar. Dia diketahui mengedarkan pil dobel L,” kata AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya, Selasa (3/3/2020).

Lebih lanjut Ahmad Fanani menyampaikan, dari 13 kasus yang diungkap polisi berhasil mengamankan 13 tersangka dengan barang bukti diantaranya 0,32 gram narkotika golongan I jenis sabu-sabu, dan 1.799 butir pil dobel L.

“13 tersangka berhasil kami amankan, dengan barang bukti 0,32 gram sabu dan ribuan butir pil dobel L,” tandasnya

AKBP Ahmad Fanani yang pernah menjabat sebagai Kasubdit I Ditreskoba Polda Metro Jaya ini menegaskan, bahwa pihaknya tengah serius memerangi peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Dia menargetkan menekan peredaran narkotika di Kabupaten Blitar hingga zero percent.

“Kami akan rutin melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan kami berharap adanya peran aktif masyarakat untuk ikut memerangi narkoba. Perang terhadap narkoba akan terus kita lakukan, karena narkoba ini sangat merugikan,” pungkasnya.

Kapolres Blitar menyebut, pengungkapan kasus tersebut, merupakan sebagai bentuk komitmen menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba. (jar/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

DPO dan Tujuh Pengedar Narkoba Dibekuk Polres Blitar Kota

Diterbitkan

||

Memontum Kota Blitar – Selama sepekan, Polres Blitar Kota berhasil mengungkap tujuh kasus tindak pidana narkoba dengan tujuh tersangka. Pengungkapan ini dalam operasi cipta kondisi penyakit masyarakat khususnya narkoba dan miras.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela, saat pres rilis di Mapolres Blitar Kota, mengatakan dalam operasi tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 0.61 gram sabu-sabu, 4.194 butir pil dobel L, pipet kaca, alat penghisap sabu, uang tunai dam handphone.

“Dalam sepekan ini kami mampu mengungkap tujuh kasus narkoba dengan tujuh tersangka. Dari tujuh tersangka ini, satu diantaranya merupakan residivis. Sementara satu lagi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) jaringan Lapas Madiun,” kata Kapolres Blitar Kota, AKBP Leonard M Sinambela, Jumat (4/12) tadi

Lebih lanjut Leonard menyampaikan, selain narkoba, Polres Blitar Kota juga melakukan penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Dari penindakan tersebut, polisi berhasil menyita 1390 botol minuman keras berbagai jenis, serta 10 jerigen besar berisi arak jowo.

“Miras ini didapat dari seluruh kecamatan di wilayah hukum Polres Blitar kota,” jelasnya.

Leonard menambahkan, operasi ini, akan terus dilakukan sebagai upaya cipta kondisi dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

“Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 ini, kami berharap wilayah hukum Polres Blitar Kota tetap dalam kondisi kondusif,” pungkas Kapolres Blitar Kota. (jar/sit)

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Pemkot Blitar Belum Bentuk Tim Kuasa Hukum, Masih Nunggu Hasil Kajian

Diterbitkan

||

oleh

Kabag Hukum Setda Pemerintah Kota Blitar, Ahmad Tobroni
Kabag Hukum Setda Pemerintah Kota Blitar, Ahmad Tobroni

Memontum Blitar – Pasca adanya laporan pengaduan mantan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar melalui pengacaranya, Joko Trisno M, SH terhadap Wali Kota Blitar Santoso dan M. Mukhroji ke Polres Blitar Kota. Pihak Pemkot Blitar belum menyiapkan tim kuasa hukum.

Kabag Hukum Setda Pemerintah Kota Blitar, Ahmad Tobroni mengatakan, adanya laporan pengaduan dugaan penipuan oleh Walikota Blitar, Santoso senilai Rp 600 juta tersebut, pihak Pemkot Blitar belum menyiapkan tim kuasa hukum. Karena masih menunggu hasil kajian oleh polisi atas pengaduan tersebut.

“Atas laporan pengaduan tersebut, kita menunggu proses kajian oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Tobroni, Selasa(28/7/2020).

Sesuai prosedurnya, lanjut Tabroni, memang pengaduan tersebut harus dikaji apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses hokum apa tidak.

“Kalau memang memenuhi syarat dilanjutkan ke proses hukum, maka Pemkot akan mengambil langkah selanjutnya. Nanti akan dibentuk tim kuasa hukum, untuk mendampingi pak Walikota dalam proses hukum. Namun tetap menunggu perintah Pak Walikota juga, untuk membentuk tim kuasa hukum tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Blitar Santoso dan M. Mukhroji dilaporkan atas keterlibatan dugaan kasus penipuan senilai Rp 600 juta terkait peningkatan status pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar.

Saat itu Samanhudi ingin meningkatkan status Putra Sang Fajar dari Akademi menjadi Universitas, untuk mendukung program pendidikan S1 (Sarjana) gratis di Kota Blitar. Dalam proses pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tersebut, diduga ada keterlibatan Santoso dalam kasus dugaan penipuan.

Menurut Joko Trisno, kuasa hukum Samanhudi Anwar, kejadian tersebut bermula, setelah Samanhudi Anwar beberapa bulan terpilih menjadi Wali Kota Blitar periode ke dua pada pertengahan 2016 lalu, dia didatangi Santoso yang saat itu menjabat Wakil Wali Kota Blitar. Santoso mengaku jika dirinya mengenalkan seseorang bernama M Mukhroji, yang berprofesi sebagai dosen di salah satu Universitas di Blitar.

Mukhroji disebut bisa menguruskan perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar, karena memiliki kenalan di Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati adanya biaya untuk mengurus perubahan tersebut yaitu sebesar Rp 800 juta, dengan perjanjian akan dikembalikan jika tidak berhasil. Kemudian dengan uang pribadinya, Samanhudi memberikan uang tunai Rp 600 juta . Dan atas permintaan Santoso ditransfer ke rekening atas nama Mukhroji, kemudian sisanya akan dilunasi jika proses selesai atau SK perubahan sudah diterima.

Baca : Mantan Walikota Blitar Laporkan Walikota Blitar, Terkait Dugaan Penipuan Rp 600 Juta

Namun menurut Joko Trisno, hingga saat ini proses perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tidak ada realisasinya. Bahkan Joko menyebut, beberapa kali pihaknya menanyakan terkait hal tersebut, namun tidak ada tanggapan.

Selain itu pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai musyawarah tidak direspon, kemudian somasi pertama pada Mei 2020, somasi kedua Juni 2020 juga tidak dijawab. Hingga kasus ini dilaporkan melalui pengaduan ke Polres Blitar Kota, pada 14 Juli 2020, kemudian diberikan tanda terima tertanggal 23 Juli 2020 lalu. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Mantan Walikota Blitar Laporkan Walikota Blitar, Terkait Dugaan Penipuan Rp 600 Juta

Diterbitkan

||

oleh

Joko Trisno M, SH, kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar menunjukan surat pelaporan
Joko Trisno M, SH, kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar menunjukan surat pelaporan

Memontum Blitar – Mantan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar melalui pengacaranya, Joko Trisno M, SH melaporkan Wali Kota Blitar Santoso dan M Mukhroji ke Polres Blitar Kota. Keduanya dilaporkan atas keterlibatan dugaan kasus penipuan senilai Rp 600 juta terkait peningkatan status salah satu perguruan tinggi di Kota Blitar, dari Akademi menjadi Universitas.

Joko Trisno mengatakan, laporan ini dilakukan setelah kliennya (Samanhudi Anwar) yang juga mantan Wali Kota Blitar mengadu karena merasa tertipu dalam proses pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar. Saat itu Samanhudi ingin meningkatkan status Putra Sang Fajar dari akademi menjadi universitas, untuk mendukung program pendidikan S1 (Sarjana) gratis di Kota Blitar.

“Dalam proses pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tersebut, diduga ada keterlibatan Santoso dalam kasus dugaan penipuan ini,” kata Joko Trisno, Senin (27/7/2020).

Lebih lanjut Joko Trisno menyampaikan, saat itu setelah beberapa bulan terpilih menjadi Wali Kota Blitar periode ke dua pada pertengahan 2016 lalu. Kliennya didatangi Santoso yang saat itu menjabat Wakil Wali Kota Blitar, mengaku jika dirinya mengenalkan seseorang bernama M Mukhroji. Dimana pada saat itu berprofesi sebagai dosen di salah satu Universitas di Blitar.

“Menurut klien saya, Santoso mengatakan jika Mukhroji bisa menguruskan perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar, karena memiliki kenalan di Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,” jelas Joko Trisno.

Joko menambahkan, informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati adanya biaya untuk mengurus perubahan tersebut yaitu sebesar Rp 800 juta, dengan perjanjian akan dikembalikan jika tidak berhasil.

“Karena yakin dengan omongan Santoso, akhirnya disepakati biaya Rp 800 juta tersebut. Kemudian dengan uang pribadinya, klien saya memberikan uang tunai Rp 600 juta . Dan atas permintaan Santoso ditransfer ke rekening atas nama Mukhroji, kemudian sisanya akan dilunasi jika proses selesai atau SK perubahan sudah diterima,” papar Joko Trisno.

Joko Trisno menandaskan, hingga saat ini proses perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tidak ada realisasinya. Padahal uang sudah ditransfer. Bahkan Joko menyebut, beberapa kali pihaknya menanyakan terkait hal tersebut, namun tidak ada tanggapan.

“Akibatnya klien saya mengalami kerugian materiil sebesar Rp 600 juta. Serta kerugian imateriil, karena rasa malu klien saya tidak bisa mewujudkan program pendidikan S1 gratis bagi warga Kota Blitar,” tandasnya.

Joko mengaku, setelah menerima kuasa dari Samanhudi, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai musyawarah tidak direspon, kemudian somasi pertama pada Mei 2020, somasi kedua Juni 2020 juga tidak dijawab. Hingga kasus ini dilaporkan melalui pengaduan ke Polres Blitar Kota, pada 14 Juli 2020, kemudian diberikan tanda terima tertanggal 23 Juli 2020 lalu.

“Ini murni masalah pribadi dan selama ini klien saya sudah berulang kali menanyakan dan menagih. Tapi tidak ada respon, termasuk dengan adanya 2 somasi yang saya sampaikan juga tidak dijawab. Jadi silahkan dinilai seperti apa, karena soal hukum dan politik itu jelas beda,” ujar Joko.

Ditegaskannya, apa yang dilakukannya adalah sebuah upaya hukum untuk meminta kembali hak seseorang yang telah diambil tanpa pertanggunjawaban.

“Jadi tolong dibedakan proses hukum dan proses politik, jangan dicampuradukkan,” pungkasnya.

Sementara Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela saat dikonfirmasi membenarkan atas surat pengaduan dugaan penipuan yang diadukan Santoso dan Mukhroji tersebut.

“Iya benar ada surat pengaduan, terkait dugaan penipuan itu. Kini pengaduan ini sedang ditindaklanjuti. Dicek apakah ada bukti-buktinya, apakah benar ada tindak pidana,” kata AKBP Leonar M Sinambela.

Terpisah Santoso ketika dikonfirmasi terkait adanya pengaduan polisi ini menjawab melalui pesan whatsapp, jika semua itu tidak benar.

“Percayalah yang dituduhkan itu bohong. Serupiah pun saya tidak menerima uang itu. Itu hanya manuver politik untuk mencemarkan nama baik saya. Saya akan tuntut balik atas pencemaran nama saya tersebut,” tulis Santoso melalui pesan whatsapp. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler