Connect with us

Pemerintahan

Arab Saudi Stop Umrah Untuk Antisipasi Corona, Kemenag Blitar Belum Terima Surat Resmi

Diterbitkan

||

Pelayanan haji dan umroh Kantor Kemenag Kabupaten Blitar
Pelayanan haji dan umroh Kantor Kemenag Kabupaten Blitar

Memontum Blitar – Merebaknya virus Corona di dunia, membuat Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan larangan masuknya warga negara lain termasuk Indonesia ke wilayah Kerajaan Saudi. Bahkan Pemerinrah Arab Saudi menunda visa kunjungan umrah dan kunjungan lainnya. Terkait hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar hingga kini belum mendapat surat pemberitahuan resmi.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Syaikul Munib mengatakan,
mengenai larangan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi, sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kemenag RI.

“Sampai saat ini, kami belum mendapat surat pemberitahuan resmi. Pengumuman ini baru kami terima dari grup Kasi Haji. Dimana informasi itu langsung dari wakil menteri haji dan umrah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan visa kunjungan Umrah dan kunjungan lainnya ke sana,” kata Syaikul Munib, Jumat (28/2/2020).

Lebih lanjut Munib menyampaikan, saat ini ada jamaah umrah asal Kabupaten Blitar yang berada di Mekah. Pasca beredarnya kabar ini, Kemenag Kabuoaten Blitar langsung menghubungi perwakilan
Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU).

“Saya langsung komunikasi dengan PPIU yang membawa jamaah umrah tersebut,” jelasnya.

Munib menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima, rombongan yang berjumlah 70 orang tersebut sempat tidak diizinkan keluar dari bandara. Namun akhirnya mereka diperbolehkan masuk Mekah. Sedangkan jamaah yang ikut rombongan dibelakangnya tidak diizinkan lagi keluar bandara.

“Kami masih belum tahu apakah akan ada perlakuan khusus bagi jamaah yang sudah sampai sana atau akan dipulangkan,” tandasnya.

Sementara Agus, salah satu pengurus biro perjalanan umroh dan haji di Kota Blitar mengaku, saat ini diminta colling down tidak berkomentar apa pun sampai ada keputusan resmi dari Kemenag RI.

“Sesuai instruksi dari asosiasi, jangan mengeluarkan statemen terkait umrah agar tidak menjadi polemik,” jelas Agus.

Untuk diketahui, Kemenag Kabupaten Blitar sendiri setiap tahunnya rata-rata mengeluarkan 250 rekomendasi pembuatan paspor untuk calon jamaah umrah. Jumlah tersebut, belum termasuk mereka yang sudah memiliki paspor, ASN, TNI, dan Polri. (jar/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Blitar

Estimasi APBD Kab Blitar TA 2021 Sebesar Rp 2,2 Triliun

Diterbitkan

||

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar TA 2021.

Memontum BlitarRapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, digelar dengan agenda penyampaian Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021, Senin (12/10/2020). Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran (TA) 2021, dihadapan 43 anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito mengatakan, Rapat Paripurna ini merupakan rangkaian awal dari pembahasan Ranperda tentang APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021. “Kami berharap, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Blitar, Budi Santoso semoga dapat membangun Kabupaten Blitar dan dapat mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah dengan lancar dan aman serta terciptanya situasi yang kondusif,” kata Suwito.

Sementara Pjs. Bupati Blitar, Drs. Budi Santoso menyampaikan, dalam menyusun APBD TA 2021, terjadi perbedaan struktur anggaran di tahun 2020. “Pembahasan APBD Tahun 2021 ini dilakukan untuk mengakomodir kebijakan pemerintah yaitu, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi, Target PAD, Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), serta Penyesuaian Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA PPAS Ta 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019,” papar Budi Santoso.

Budi Santoso menjelaskan, setelah diadakan evaluasi terhadap perencanaan dan realisasi penerimaan pendapatan, masih perlu adanya penyesuaian penerimaan pendapatan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PAD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, sehingga terjadi pengurangan maupun penambahan target dimasing-masing pos pendapatan. “Untuk itu estimasi Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.209.705.761.284. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.282.747.547.454, Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.840.815.613.830, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 86.142.600.000,” jelasnya.

Sedangkan untuk belanja, dalam APBD TA 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 2.244.583.160.358. Dengan rincian Belanja Operasi dan Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.913.966.399.558, Belanja Tidak Terduga pada APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000.000, Belanja tranfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada pemerintah desa, Provinsi Jawa Timur, Polres Kabupaten dan Polres Kota pada APBD Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 12.354.922.000, dan Belanja Bantaun Keungan kepada Pemerintah Desa untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.308.261.838.800,-.

“Saya berharap Ranperda tentang APBD tahun Anggaran 2021 akan dapat dilakukan pembahasan bersama dan dapat disepakati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Pjs Bupati Blitar. (fjr/mzm)

 

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Banmus DPRD Kab Blitar Rubah Agenda Kerja Bulan Agustus

Diterbitkan

||

oleh

Rapat Banmus DPRD Kabupaten Blitar terkait perubahan agenda rapat yang telah terjadwal pada bulan Agustus
Rapat Banmus DPRD Kabupaten Blitar terkait perubahan agenda rapat yang telah terjadwal pada bulan Agustus

Memontum Blitar – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Blitar melakukan perubahan agenda rapat yang telah terjadwal pada bulan Agustus. Hal ini dilakukan untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Penjadwalan kembali agenda tersebut dilaksanakan dalam rapat kerja yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito bersama wakil Ketua, Susi Narulita dan Mujib, Rabu (12/08/2020).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito dalam rapat tersebut mengatakan, alasan perubahan agenda dewan yang sudah disusun awal bulan Agustus ini, karena meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Blitar dan telah memunculkan klaster kantor baru.

“Mengingat mitra kerja anggota dewan berasal dari OPD dan melibatkan orang banyak. Sehingga banyak rapat yang telah disusun menjadi tertunda atau digeser pada hari lain,” kata Suwito, Rabu (12/8/2020).

Lebih lanjut Suwito menyampaikan, langkah ini harus diambil untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Sehingga agenda pada bulan Agustus mengalami Penundaan dan pergeseran jadwal untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Demi menjaga kesehatan di lingkungan DPRD dan mencegah penyebaran Covid-19, kita melakukan perubahan jadwal dan penundaan rapat,” jelas Suwito.

Suwito juga berpesan agar anggota dewan dan staf sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, untuk tetap menjaga kesehatan dan imunitas tubuh. Selain itu dalam melaksanakan kegiatan tetap mentaati protokol kesehatan. Mengingat kegiatan rapat-rapat di lingkup Sekretariat DPRD melibatkan banyak orang.

”Mengingat Covid 19 meningkatkan di Kabupaten Blitar, saya berharap anggota dewan dan staf sekretariat untuk terus menjaga imunitas tubuh dan tetap patuhi protokol kesehatan,” ujarnya.

Jadwal yang direvisi oleh Banmus DPRD Kabupaten Blitar tidak terlalu banyak perubahan dan lebih berfokus pada pembahasan KUPA – PPAS. Sedangkan untuk kegiatan komisi yang telah disetujui, digeser kembali menjadi akhir bulan Agustus atau awal bulan September. Perubahan agenda pada bulan Agustus tersebut, mendapat persetujuan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. (fjr/mzm)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Empat Staf Prokopim Pemkab Sembuh Dari Covid-19

Diterbitkan

||

oleh

Setelah menjalani isolasi di rumah karantina Pemkab Blitar di LEC Garum, empat staf di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dinyatakan sembuh dari Covid-19
Setelah menjalani isolasi di rumah karantina Pemkab Blitar di LEC Garum, empat staf di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dinyatakan sembuh dari Covid-19

Memontum Blitar – Empat staf di bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dinyatakan sembuh dari Covid-19, dan telah diperbolehkan pulang. Sebelumnya mereka sejak 5 Agustus hingga 10 Agustus 2020 menjalani isolasi di rumah karantina Pemkab Blitar di LEC Garum.

Juru bicara Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yekti mengatakan, ke empat staf dibagian Prokopim yang dinyatakan sembuh tersebut, diminta untuk melanjutkan isolasi mandiri di rumah selama tiga hari. Dan setelah tiga hari mereka sudah diperbolehkan masuk kerja kembali.

Sementara untuk pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang juga dinyatakan positif Covid-19, kini masih menjalani perawatan di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Yang bersangkutan membutuhkan perawatan karena bukan termasuk dalam kasus konfirmasi tanpa gejala seperti 4 pegawai Prokopim Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar.

“Sementara untuk yang dari Dinkes masih menjalani perawatan. Karena bukan kasus positif tanpa gejala,” tandas Krisna Selasa (11/8/2020).

Krisna Yekti menyebut, empat pegawai bagian Prokopim tersebut sebelumnya terpapar saat seorang pegawai BNN Kabupaten Blitar berkunjung ke ruangan bagian Prokopim. Namun beberapa hari usai berkunjung, pegawai BNN tersebut dinyatakan positif Covid-19.

Mengatahui hal itu, seluruh pegawai bagian Prokopim langsung menjalani test swab, dan hasilnya empat orang dinyatakan positif. Setelah empat orang tersebut dinyatakan positif, seluruh pegawai yang pernah kontak erat dengan empat pegawai positif di test swab.

Sementara untuk pegawai Dinkes Kabupaten Blitar yang dinyatakan positif memiliki riwayat perjalanan dari luar kota. Satgas penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar memcatat, hingga Selasa 11 Agustus2020, jumlah total kasus positif Covid-19 mencapai 291 kasus. Dengan rincian, 170 sembuh, 106 diobservasi dan 15 meninggal dunia. (fjr/mzm)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler