Connect with us

Pemerintahan

Arab Saudi Stop Umrah Untuk Antisipasi Corona, Kemenag Blitar Belum Terima Surat Resmi

Diterbitkan

||

Pelayanan haji dan umroh Kantor Kemenag Kabupaten Blitar
Pelayanan haji dan umroh Kantor Kemenag Kabupaten Blitar

Memontum Blitar – Merebaknya virus Corona di dunia, membuat Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan larangan masuknya warga negara lain termasuk Indonesia ke wilayah Kerajaan Saudi. Bahkan Pemerinrah Arab Saudi menunda visa kunjungan umrah dan kunjungan lainnya. Terkait hal tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar hingga kini belum mendapat surat pemberitahuan resmi.

Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, Syaikul Munib mengatakan,
mengenai larangan umrah oleh Kerajaan Arab Saudi, sampai saat ini belum ada surat resmi dari Kemenag RI.

“Sampai saat ini, kami belum mendapat surat pemberitahuan resmi. Pengumuman ini baru kami terima dari grup Kasi Haji. Dimana informasi itu langsung dari wakil menteri haji dan umrah Kerajaan Arab Saudi yang menangguhkan visa kunjungan Umrah dan kunjungan lainnya ke sana,” kata Syaikul Munib, Jumat (28/2/2020).

Lebih lanjut Munib menyampaikan, saat ini ada jamaah umrah asal Kabupaten Blitar yang berada di Mekah. Pasca beredarnya kabar ini, Kemenag Kabuoaten Blitar langsung menghubungi perwakilan
Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU).

“Saya langsung komunikasi dengan PPIU yang membawa jamaah umrah tersebut,” jelasnya.

Munib menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima, rombongan yang berjumlah 70 orang tersebut sempat tidak diizinkan keluar dari bandara. Namun akhirnya mereka diperbolehkan masuk Mekah. Sedangkan jamaah yang ikut rombongan dibelakangnya tidak diizinkan lagi keluar bandara.

“Kami masih belum tahu apakah akan ada perlakuan khusus bagi jamaah yang sudah sampai sana atau akan dipulangkan,” tandasnya.

Sementara Agus, salah satu pengurus biro perjalanan umroh dan haji di Kota Blitar mengaku, saat ini diminta colling down tidak berkomentar apa pun sampai ada keputusan resmi dari Kemenag RI.

“Sesuai instruksi dari asosiasi, jangan mengeluarkan statemen terkait umrah agar tidak menjadi polemik,” jelas Agus.

Untuk diketahui, Kemenag Kabupaten Blitar sendiri setiap tahunnya rata-rata mengeluarkan 250 rekomendasi pembuatan paspor untuk calon jamaah umrah. Jumlah tersebut, belum termasuk mereka yang sudah memiliki paspor, ASN, TNI, dan Polri. (jar/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Bupati Blitar dan Forkopimda Cek Lokasi Terdampak Gempa di Blitar Selatan

Diterbitkan

||

Memontum Blitar – Bupati Blitar, Rini Syarifah, bersama Forkopimda mendatangi lokasi paling parah terdampak gempa 6,7 SR, Minggu (11/04) tadi. Wilayah Kabupaten Blitar yang mengalami dampak paling parah tersebut, diantaranya adalah Kecamatan Wates di Blitar Selatan.

Di mana, Kecamatan Wates berada di pesisir Selatan Blitar yang paling dekat dengan pusat gempa bumi di 95 kilometer Tenggara Kabupaten Blitar.

Baca juga:

“Kami bersama Forkopimda dan dinas terkait memastikan agar masyarakat tetap tenang. Kami akan melakukan pendataan untuk melakukan langkah selanjutnya,” kata Bupati Blitar.

Bupati juga langsung memerintahkan BPBD Kabupaten Blitar, segera membuat posko darurat dan pusat komando. Sehingga, koordinasi terkait informasi bencana maupun korban bencana bisa dilakukan dengan cepat, serta dapat ditangani secepat mungkin.

“Untuk pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas juga kami minta untuk terus siaga. Sedangkan rumah sakit juga harus siap menerima rujukan,” imbuhnya.

Selain mengunjungi daerah terdampak paling parah di Kecamatan Wates, Bupati Blitar juga memberikan bantuan kepada warga terdampak secara simbolis.

Kepala BPBD Kabupaten Blitar, Ahmad Cholik, mengatakan bahwa pihaknya sedang mendata sekaligus melakukan kajian tingkat kerusakan bangunan. Pemkab Blitar sendiri, rencananya akan memanfaatkan dana darurat Rp 8 miliar, untuk membantu perbaikan rumah warga yang terdampak gempa 6,7 skala richter ini.

“Kami melakukan kajian mana saja rumah yang bisa diberi manfaat dana darurat ini,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, di Kabupaten Blitar tercatat kerusakan 344 bangunan akibat gempa bumi. Dari 344 tersebut, 9 bangunan yang masuk kategori rusak berat, 86 rusak sedang dan 249 rusak ringan. (jar/ed2)

Lanjutkan Membaca

Kota Malang

RS Lapangan Ijen Boulevard Rawat 199 Pasien, Warga Kota Malang Dominasi Perawatan

Diterbitkan

||

oleh

Memontum Malang Kota – Rumah Sakit (RS) Lapangan Ijen Boulevard beroperasi sejak diresmikan pada 16 Desember 2020 lalu. Berdasarkan data rumah sakit, total sudah ada 199 pasien yang dirawat sampai hari ini atau Sabtu (2/1).

Kepala RS Lapangan Ijen Boulevard, dr. Heri Sutanto, mengatakan jumlah tersebut adalah akumulasi. Di mana, yang masih dalam perawatan sebanyak 66 pasien, dengan rincian 36 laki-laki, dan 30 pasien perempuan.

“Ini jumlah akumulasi ya, total ada 199 pasien. 115 diantaranya sudah sembuh, ada 11 pasien dirujuk karena kondisi memberat dan 7 pulang isolasi mandiri. Untuk hari ini (2/1) ada 16 yang sembuh, sedangkan yang masuk ada 4 pasien,” ungkapnya.

Masih menurutnya, dari 199 pasien yang dirawat, mayoritas berasal dari Kota Malang sejumlah 139. Kemudian, dari Kabupaten Malang sebanyak 26 dan Sidoarjo 5 orang. Terdapat masing-masing 3 pasien yang berasal dari Kediri, Blitar dan Jember.

Untuk yang berasal dari Depok dan Bogor, sama-sama berjumlah 2 pasien. Selanjutnya, pasien asal Kota Probolinggo, Kota Yogyakarta, Barito Selatan, Tarakan, Batam, Samarinda, Nganjuk, Jombang, Jayapura, Tulungagung, Tuban, Gresik, Banyumas, Mojokerto, Ponorogo, dan Langsa masing-masing sejumlah 1 orang.

Heri menambahkan, saat ini jumlah bed tersedia sebanyak 224. “Masing-masing untuk laki-laki dan perempuan sebanyak 112 bed. Mayoritas yang dirawat disini adalah pasien tanpa gejala,” jelasnya.

Menurut Heri, pihaknya akan bersiap untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan daya tamping RS Lapangan Ijen Boulevard yang sebanyak 306 bed itu. (cw1/sit)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Satpol PP Blitar Kerjasama dengan Provinsi Guna Tingkatkan Kinerja

Diterbitkan

||

Memontum Blitar – Dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, menjalin kerja sama dengan Satpol PP Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Pelaksanaan kerjasama itu, ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama (MoU) yang berlangsung di Kantor Bupati Blitar, Kamis (03/12) tadi.

Pjs Bupati Blitar, Drs. Budi Santosa, mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran Satpol PP sangat strategis dengan dimasukkannya peran ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Ditanbahkan, setiap anggota Satpol PP harus memiliki sikap humanis, disiplin, berdedikasi dan tegas. Dengan adanya naskah perjanjian ini, kedepannya Satpol PP lebih meningkatkan kinerja terutama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait sadar peraturan.

“Kita kedepankan sisi preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan dan model penyelesaian dari hulu ke hilir,” ucapnya. (kom/btr/sit)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler