Connect with us

Hukum & Kriminal

Kakek 70 Tahun Hamili Wanita Keterbelakangan Mental

Diterbitkan

||

Kasatreskim Polres Blitar, AKP Sodik Efendi
Kasatreskim Polres Blitar, AKP Sodik Efendi

Memontum Blitar – Seorang wanita berusia 35 tahun warga Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar menjadi korban nafsu bejat kakek Midjan (70). Mirisnya, korban merupakan wanita yang memiliki keterbelakangan mental. Akibat perbuatan bejat si kakek, wanita tersebut kini tengah berbadan dua. Bahkan usia kandunganya sudah 8 bulan.

Kasatreskim Polres Blitar, AKP Sodik Efendi mengatakan, kejadian yang menggegerkan warga Desa Siraman ini terbongkar usai korban mengeluhkan sakit perut kepada ibunya.

“Saat itu ibu korban langsung memegang perut korban yang kondisinya mengeras seperti orang hamil. Korban kemudian dibawa ke dokter kandungan. Benar saja, dokter menyatakan jika korban tengah hamil”, kata AKP Sodik Efendi, Jumat (29/11/2019).

Lebih lanjut Sodik menyampaikan, pihak keluarga akhirnya mengintrogasi korban. Korban pun mengaku jika perbuatan tak senonoh itu dilakukan kakek Midjan yang tak lain merupakan tetangganya sendiri. Tidak terima anaknya menjadi korban pelampiasan nafsu kakek Midjan, ibu korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Unit Perlindungan Perempuam dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Blitar.

“Kami menerima laporan jika telah ada seorang wanita yang dihamili kakek-kakek. Usai menerima laporan ini kami kemudian memintai keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku,” ungkap Sodik.

Sodik menambahkan, kepada penyidik, keluarga korban menceritakan awal kejadian yang menimpa korban. Kakek Midjan pertama kali melakukan perbuatan tak senonoh kepada korban sekitar bulan Februari 2019 lalu. Saat itu korban datang ke rumah kakek Midjan yang tak jauh jaraknya untuk mengantarkan minuman. Kebetulan ibu korban berjualan nasi dan minuman di rumahnya. Saat itulah, kakek Midjan merayu korban untuk melayani nafsunya di kediamanya yang sedang sepi. Tak hanya sekali, kakek Midjan juga pernah mendatangi rumah korban untuk melakukan perbuatan yang sama.

“Saat ini laporan tersebut sudah memasuki tahapan penyidikan polisi. Namun polisi belum menetapkan status tersangka terhadap terduga pelaku, karena masih ada beberapa saksi lain yang akan diperiksa untuk menetapkan status tersangka. Terduga pelaku saat ini juga masih belum mejalani proses penahanan, namun masih terus dalam proses pemeriksaan lebih lanjut,” pungkas Sodik. (fjr/yan)

 

Advertisement
klik untuk berkomentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum & Kriminal

Pemkot Blitar Belum Bentuk Tim Kuasa Hukum, Masih Nunggu Hasil Kajian

Diterbitkan

||

oleh

Kabag Hukum Setda Pemerintah Kota Blitar, Ahmad Tobroni
Kabag Hukum Setda Pemerintah Kota Blitar, Ahmad Tobroni

Memontum Blitar – Pasca adanya laporan pengaduan mantan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar melalui pengacaranya, Joko Trisno M, SH terhadap Wali Kota Blitar Santoso dan M. Mukhroji ke Polres Blitar Kota. Pihak Pemkot Blitar belum menyiapkan tim kuasa hukum.

Kabag Hukum Setda Pemerintah Kota Blitar, Ahmad Tobroni mengatakan, adanya laporan pengaduan dugaan penipuan oleh Walikota Blitar, Santoso senilai Rp 600 juta tersebut, pihak Pemkot Blitar belum menyiapkan tim kuasa hukum. Karena masih menunggu hasil kajian oleh polisi atas pengaduan tersebut.

“Atas laporan pengaduan tersebut, kita menunggu proses kajian oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” kata Tobroni, Selasa(28/7/2020).

Sesuai prosedurnya, lanjut Tabroni, memang pengaduan tersebut harus dikaji apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke proses hokum apa tidak.

“Kalau memang memenuhi syarat dilanjutkan ke proses hukum, maka Pemkot akan mengambil langkah selanjutnya. Nanti akan dibentuk tim kuasa hukum, untuk mendampingi pak Walikota dalam proses hukum. Namun tetap menunggu perintah Pak Walikota juga, untuk membentuk tim kuasa hukum tersebut,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Blitar Santoso dan M. Mukhroji dilaporkan atas keterlibatan dugaan kasus penipuan senilai Rp 600 juta terkait peningkatan status pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar.

Saat itu Samanhudi ingin meningkatkan status Putra Sang Fajar dari Akademi menjadi Universitas, untuk mendukung program pendidikan S1 (Sarjana) gratis di Kota Blitar. Dalam proses pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tersebut, diduga ada keterlibatan Santoso dalam kasus dugaan penipuan.

Menurut Joko Trisno, kuasa hukum Samanhudi Anwar, kejadian tersebut bermula, setelah Samanhudi Anwar beberapa bulan terpilih menjadi Wali Kota Blitar periode ke dua pada pertengahan 2016 lalu, dia didatangi Santoso yang saat itu menjabat Wakil Wali Kota Blitar. Santoso mengaku jika dirinya mengenalkan seseorang bernama M Mukhroji, yang berprofesi sebagai dosen di salah satu Universitas di Blitar.

Mukhroji disebut bisa menguruskan perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar, karena memiliki kenalan di Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati adanya biaya untuk mengurus perubahan tersebut yaitu sebesar Rp 800 juta, dengan perjanjian akan dikembalikan jika tidak berhasil. Kemudian dengan uang pribadinya, Samanhudi memberikan uang tunai Rp 600 juta . Dan atas permintaan Santoso ditransfer ke rekening atas nama Mukhroji, kemudian sisanya akan dilunasi jika proses selesai atau SK perubahan sudah diterima.

Baca : Mantan Walikota Blitar Laporkan Walikota Blitar, Terkait Dugaan Penipuan Rp 600 Juta

Namun menurut Joko Trisno, hingga saat ini proses perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tidak ada realisasinya. Bahkan Joko menyebut, beberapa kali pihaknya menanyakan terkait hal tersebut, namun tidak ada tanggapan.

Selain itu pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai musyawarah tidak direspon, kemudian somasi pertama pada Mei 2020, somasi kedua Juni 2020 juga tidak dijawab. Hingga kasus ini dilaporkan melalui pengaduan ke Polres Blitar Kota, pada 14 Juli 2020, kemudian diberikan tanda terima tertanggal 23 Juli 2020 lalu. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Mantan Walikota Blitar Laporkan Walikota Blitar, Terkait Dugaan Penipuan Rp 600 Juta

Diterbitkan

||

oleh

Joko Trisno M, SH, kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar menunjukan surat pelaporan
Joko Trisno M, SH, kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, M Samanhudi Anwar menunjukan surat pelaporan

Memontum Blitar – Mantan Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar melalui pengacaranya, Joko Trisno M, SH melaporkan Wali Kota Blitar Santoso dan M Mukhroji ke Polres Blitar Kota. Keduanya dilaporkan atas keterlibatan dugaan kasus penipuan senilai Rp 600 juta terkait peningkatan status salah satu perguruan tinggi di Kota Blitar, dari Akademi menjadi Universitas.

Joko Trisno mengatakan, laporan ini dilakukan setelah kliennya (Samanhudi Anwar) yang juga mantan Wali Kota Blitar mengadu karena merasa tertipu dalam proses pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar. Saat itu Samanhudi ingin meningkatkan status Putra Sang Fajar dari akademi menjadi universitas, untuk mendukung program pendidikan S1 (Sarjana) gratis di Kota Blitar.

“Dalam proses pengurusan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tersebut, diduga ada keterlibatan Santoso dalam kasus dugaan penipuan ini,” kata Joko Trisno, Senin (27/7/2020).

Lebih lanjut Joko Trisno menyampaikan, saat itu setelah beberapa bulan terpilih menjadi Wali Kota Blitar periode ke dua pada pertengahan 2016 lalu. Kliennya didatangi Santoso yang saat itu menjabat Wakil Wali Kota Blitar, mengaku jika dirinya mengenalkan seseorang bernama M Mukhroji. Dimana pada saat itu berprofesi sebagai dosen di salah satu Universitas di Blitar.

“Menurut klien saya, Santoso mengatakan jika Mukhroji bisa menguruskan perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar, karena memiliki kenalan di Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,” jelas Joko Trisno.

Joko menambahkan, informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut disepakati adanya biaya untuk mengurus perubahan tersebut yaitu sebesar Rp 800 juta, dengan perjanjian akan dikembalikan jika tidak berhasil.

“Karena yakin dengan omongan Santoso, akhirnya disepakati biaya Rp 800 juta tersebut. Kemudian dengan uang pribadinya, klien saya memberikan uang tunai Rp 600 juta . Dan atas permintaan Santoso ditransfer ke rekening atas nama Mukhroji, kemudian sisanya akan dilunasi jika proses selesai atau SK perubahan sudah diterima,” papar Joko Trisno.

Joko Trisno menandaskan, hingga saat ini proses perubahan Akademi Putra Sang Fajar menjadi Universitas Putra Sang Fajar tidak ada realisasinya. Padahal uang sudah ditransfer. Bahkan Joko menyebut, beberapa kali pihaknya menanyakan terkait hal tersebut, namun tidak ada tanggapan.

“Akibatnya klien saya mengalami kerugian materiil sebesar Rp 600 juta. Serta kerugian imateriil, karena rasa malu klien saya tidak bisa mewujudkan program pendidikan S1 gratis bagi warga Kota Blitar,” tandasnya.

Joko mengaku, setelah menerima kuasa dari Samanhudi, pihaknya sudah melakukan beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Mulai musyawarah tidak direspon, kemudian somasi pertama pada Mei 2020, somasi kedua Juni 2020 juga tidak dijawab. Hingga kasus ini dilaporkan melalui pengaduan ke Polres Blitar Kota, pada 14 Juli 2020, kemudian diberikan tanda terima tertanggal 23 Juli 2020 lalu.

“Ini murni masalah pribadi dan selama ini klien saya sudah berulang kali menanyakan dan menagih. Tapi tidak ada respon, termasuk dengan adanya 2 somasi yang saya sampaikan juga tidak dijawab. Jadi silahkan dinilai seperti apa, karena soal hukum dan politik itu jelas beda,” ujar Joko.

Ditegaskannya, apa yang dilakukannya adalah sebuah upaya hukum untuk meminta kembali hak seseorang yang telah diambil tanpa pertanggunjawaban.

“Jadi tolong dibedakan proses hukum dan proses politik, jangan dicampuradukkan,” pungkasnya.

Sementara Kapolres Blitar Kota AKBP Leonard M Sinambela saat dikonfirmasi membenarkan atas surat pengaduan dugaan penipuan yang diadukan Santoso dan Mukhroji tersebut.

“Iya benar ada surat pengaduan, terkait dugaan penipuan itu. Kini pengaduan ini sedang ditindaklanjuti. Dicek apakah ada bukti-buktinya, apakah benar ada tindak pidana,” kata AKBP Leonar M Sinambela.

Terpisah Santoso ketika dikonfirmasi terkait adanya pengaduan polisi ini menjawab melalui pesan whatsapp, jika semua itu tidak benar.

“Percayalah yang dituduhkan itu bohong. Serupiah pun saya tidak menerima uang itu. Itu hanya manuver politik untuk mencemarkan nama baik saya. Saya akan tuntut balik atas pencemaran nama saya tersebut,” tulis Santoso melalui pesan whatsapp. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Hukum & Kriminal

Datangi Polres Blitar, PDIP Kabupaten Blitar Minta Polisi Usut Kasus Pembakaran Bendera

Diterbitkan

||

oleh

Ratusan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Blitar mendatangi Mapolres Blitar
Ratusan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Blitar mendatangi Mapolres Blitar

Memontum Blitar – Ratusan massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Blitar mendatangi Mapolres Blitar, Senin (29/6/2020). Kedatangan sekitar 350 orang tersebut, dipimpin langsung Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar Marhaenis Urip Widodo.

Mereka meminta kepolisian mengungkap aktor di balik pembakaran bendera PDIP saat aksi unjuk rasa penolakan atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2020) lalu.

Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar Marhaenis Urip Widodo mengatakan, sebenarnya atas pembakaran bendera PDIP tersebut, pihaknya gerah, marah dan ingin bergerak. Bahkan ingin langsung ke Jakarta. Namun, PDIP Kabupaten Blitar masih mengikuti apa kata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, untuk jangan berbuat anarkis.

“Kedatangan kami ini, untuk menyikapi kejadian pembakaran bendera PDI Perjuangan. Kami sampaikan kekecewaan ini dengan cara yang santun,” kata Marhaenis UW, Senin (29/6/2020).

Marhaenis menambahkan, terkait permasalahan ini, DPC PDIP Kabupaten Blitar menyerahkan sepenuhnya kepada aparat setempat, untuk meneruskan apa yang menjadi perhatiannya ke Kapolda, kemudian dilanjutkan ke Kapolri.

“Hari ini, saya kira bukan unjuk rasa. Namun lebih kepada untuk memberikan dukungan agar kepolisian mengusut pembakaran bendera di Jakarta. Kami serahkan semua pada proses hukum. Kami berharap Kapolres Blitar menyampaikan ke Kapolda dan dilanjutkan ke Kapolri untuk mengusut secara tuntas dalang-dalang pembakaran bendera tersebut,” imbuhnya.

Uasai melakukanorasi, ada sekitar 10 perwakilan massa PDIP diterima masuk ke ruang Kapolres Blitar. Dan sebelum membubarkan diri massa kembali berorasi dengan kawalan ketat petugas Kepolisian.

Sementara Kapolres Blitar AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya mengatakan, pihaknya akan meneruskan informasi ini secara berjenjang ke Kapolda, kemudian dilanjutkan ke Kapolri. Meski lokasi kejadian di Jakarta.

“Tentunya kami tidak akan melakukan penyelidikan, karena lokasi kejadiannya di Jakarta. Namun demikian kami tetap akan menyampaikan informasi aspirasi yang disampaikan DPC PDIP Kabupaten Blitar ini ke Kapolda, kemudian dilanjutkan ke Kapolri,” tandas AKBP Ahmad Fanani Eko Prasetya.

Dalam kesempatan tersebut, Fanani juga berpesan kepada DPC PDIP Kabupaten Blitar untuk mengimbau simpatisan dan kader PDI Perjuangan, agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga kondusifitas.

“Kami meminta agar DPC PDIP mengimbau para kader dan simpatisan untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas,” pungkasnya. (jar/yan)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler